Jakarta – Pemerintah tengah menyiapkan empat program unggulan di sektor pendidikan yang rencananya akan diluncurkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2025. Program ini mencakup aspek strategis mulai dari digitalisasi hingga peningkatan kualitas guru.
Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, usai mengikuti rapat kerja tertutup bersama Komisi X DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/4/2025).
“Nantinya akan kami umumkan secara resmi pada peringatan Hardiknas. Kami berencana meminta Pak Presiden untuk meluncurkan empat paket program pendidikan tersebut,” ujar Mu’ti, dikutip dari Antara.
Empat Fokus Program Pendidikan
Menurut Mu’ti, keempat program tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk memperkuat fondasi pendidikan nasional secara merata dan berkelanjutan. Adapun rinciannya sebagai berikut:
-
Rehabilitasi Sekolah: Program ini menargetkan perbaikan infrastruktur fisik sekolah yang rusak atau tidak layak, khususnya di daerah tertinggal dan terpencil.
-
Digitalisasi Pendidikan: Pemerintah akan memperluas distribusi perangkat teknologi dan akses internet guna menunjang proses pembelajaran digital yang inklusif.
-
Bantuan untuk Guru Honorer: Insentif dan dukungan tambahan akan diberikan kepada para guru honorer yang selama ini menjadi tulang punggung pendidikan di berbagai daerah.
-
Beasiswa Peningkatan Kualifikasi Guru: Program ini diperuntukkan bagi guru yang belum memiliki gelar D4 atau S1 agar dapat melanjutkan studi dan memenuhi standar pendidikan nasional.
“Kami ingin memastikan bahwa para guru tidak hanya mendapat dukungan finansial, tapi juga kesempatan untuk meningkatkan kompetensinya secara akademik,” kata Mu’ti.
Peninjauan Ulang Sistem Penjurusan di SMA
Selain peluncuran program, pemerintah juga tengah mengkaji ulang rencana penerapan kembali sistem penjurusan di tingkat SMA — yang sempat dihapus beberapa tahun terakhir. Penjurusan yang dimaksud mencakup pemisahan jalur IPA, IPS, dan Bahasa.
Mu’ti menyebut, arahan evaluasi ini datang langsung dari Presiden Prabowo dan Sekretaris Kabinet (Seskab), yang menilai perlunya penyesuaian sistem pendidikan agar selaras dengan pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) tahun ini.
“Terkait penjurusan di SMA, kami diminta untuk menelaahnya lebih dalam. Ini demi memastikan bahwa sistem tersebut benar-benar relevan dan mendukung proses belajar siswa secara maksimal,” jelasnya.
Koordinasi Lintas Kementerian
Untuk memperkuat langkah kebijakan ini, Presiden juga menginstruksikan agar Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno.
Mu’ti menambahkan, hasil koordinasi lintas kementerian tersebut akan disampaikan kepada Presiden dalam waktu dekat sebagai bahan pengambilan keputusan lebih lanjut, khususnya terkait mekanisme penjurusan di tingkat SMA.
