TANGERANG – Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mendukung mahasiswa yang kesulitan ekonomi untuk membayar uang kuliah (UKT) menggunakan pinjaman online (Pinjol). Muhajir berpendapat, penggunaan pinjol oleh mahasiswa tidak dilarang selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak menimbulkan kerugian.
“Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung, termasuk pinjol. Asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?” ujar Muhadjir yang dilansir dari Kompas.com Selasa (2/7).
Menurut data dari Menko PMK, saat ini sudah ada 83 perguruan tinggi yang menggunakan pinjol untuk membantu pembiayaan mahasiswa.
Dikutip dari detik.com, menurut Muhadjir pinjaman online berbeda dengan judi online yang jelas dilarang dan sudah diatur dalam undang undang. Pinjol sebagai platform harus dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan pengawasan yang menjadi tanggung jawab Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Muhadjir juga meminta masyarakat tidak memandang negatif tentang pinjol. Ia menilai perlu dilakukan upaya agar peluang yang ada digunakan dengan baik.
“Jadi sekali lagi, hilangkan pandangan prioratif tentang pinjaman online bahwa telah terjadi fraud, telah terjadi penyalahgunaan, dan terjadi pemerasan melalui fraud melalui pinjol itu. Itu tanggung jawab-tugasnya pemerintah. Bagaimana supaya platform ini bukan menjadi ancaman, melainkan peluang,” tuturnya.
Sebelumnya, banyak mahasiswa yang mengeluhkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) perguruan tinggi yang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Keluhan tersebut salah satunya dilontarkan mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang melakukan aksi protes mahalnya UKT kepada rektor.
Selain Unsoed, mahasiswa Universitas Sebelas Maret (UNS) juga meminta rektor menghapuskan UKT Kelompok 9 yang terlalu memberatkan mahasiswa. Sama halnya dengan mahasiswa Universitas Indonesia (UI), Universitas Negeri Yogyakarta, dan Universitas Riau yang juga mengeluhkan mahalnya UKT.
Menanggapi hal ini, dikutip dari detik.com, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengkritik pemerintah yang terkesan lepas tangan. Huda menilai pemerintah harusnya hadir memberikan solusi terbaik untuk mahasiswa yang kesulitan berkuliah.
Kalau tidak punya pilihan, Huda menyarankan pemerintah untuk mempercepat skema student loan. Namun, jangan sampai student loan menjadi dalih pemerintah untuk menaikkan biaya kuliah dan menjerat mahasiswa di akhir masa kuliah.
Penulis : Auriel Cahya Salsa Sabila
Sumber Berita : Kompas, Detik.
Sumber Foto : instagram.com/muhadjir_effendy