TANGERANG – Beberapa waktu belakangan, polusi udara di wilayah Jabodetabek menjadi sorotan publik. Pasalnya, melansir data IQAir pada 8-9 Oktober silam polusi udara di DKI Jakarta menduduki peringkat ketiga di dunia. Sementara itu, data IQAir pada 11 November DKI Jakarta sebagai peringkat kelima polusi udara terburuk dan 14 November dalam urutan ke-10 di dunia.
Berangkat dari situasi tersebut, KBR bersama dengan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menyelenggarakan dialog publik dengan tema ““Sinergitas Sektor Transportasi dan
Sektor Energi untuk Mewujudkan Kualitas Udara Bersih di Kota Jakarta, dan Kota Kota Besar di Indonesia”. Acara tersebut diselenggarakan selama dua hari, mulai 15 November hingga 16 November 2023.
Ketua Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi mengungkapkan bahwa isu pencemaran udara akan menjadi permasalahan krusial apabila tidak segera ditangani. Terlebih Indonesia telah berkomitmen untuk mengusung kebijakan net zero emission (NZE).
Kebiiakan NZE lahir dalam Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP21) dan melansir dari laman resmi PBB, terdapat 195 negara yang telah menandatangani Perjanjian Paris (Paris Agreement), termasuk Indonesia. Dalam kesepakatan tersebut mengatur rencana jangka panjang dunia untuk mencapai NZE atau situasi ketika jumlah emisi karbon yang dihasilkan seimbang dengan jumlah penyerapan karbon oleh alam. Oleh karena itu, permasalahan polusi udara mesti segera ditangani sebagai bentuk komitmen Indonesia menyambut Net Zero Emission pada 2050 mendatang.
Dalam momen tersebut, Tulus menyampaikan perlu adanya perhatian terhadap sektor transportasi, hilir, dan hulu yang berasal dari kebijakan energi.
“Sektor transportasi dan energi saling berkelindan. Di Jakarta mobilitas warga yg gunakan kendaraan pribadi masih sangat tinggi. Angkutan massal belum mampu migrasi ke angkutan pribadi ke umum,” ujar Tulus.
Faktor Lingkungan dan Subsidi Bahan Bakar Baik
Dirjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL) KLHK Sigit Reliantoro mengungkapkan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab yang memengaruhi kualitas udara di Jakarta. “Lingkungan atmosfer Indonesia dipengaruhi oleh angin musim barat. Angin ini berasal dari Asia, melewati lautan India sehingga membawa cukup uap untuk menimbulkan hujan.”
“Sementara itu, angin musim timur yang terjadi sekitar April sampai November berasal dari padang pasir Australia yang kering dan melewati laut sempit. Hal ini membuat angin timur tidak cukup membuat hujan untuk membersihkan udara yg tertumpuk di kota besar. Akibatnya terjadi siklus tahunan tingginya polusi udara di bulan Juli dan puncaknya saat Agustus. Memasuki Oktober terjadi penurunan dan November dinetralkan oleh hujan.
Saat polusi udara di kawasan Jabodetabek menjadi perhatian publik beberapa waktu lalu, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) diduga menjadi salah satu penyebab tingginya pencemaran. Hal ini dikarenakan terdapat 17 PLTU besar di kawasan Jawa Barat dan Banten yang mengepung wilayah DKI Jakarta.
Meski demikian, PLTU tidak menjadi satu-satunya penyumbang terbesar tingginya polusi udara di Jakarta. Sigit mengungkapkan emisi atmosfer di DKI Jakarta didominasi oleh sektor transportasi sejumlah 44%, diikuti sektor energi sebesar 33%, manufaktur 10%, perumahan 14%, dan komersial 1%.
General Manager PT PLN Indonesia Power (IP) Suralaya PGU Irwan Edi Syahputra Lubis menyampaikan PLN telah menggunakan teknologi untuk pengendalian pencemaran dan memiliki standar lingkungan sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
“Contoh teknologi yang kami miliki adalah Electrostatic Precipitator (ESP) dan Low NOx Burner untuk kendalikan partikular. SOx kita kendalikan dari asupan batubara. Kita memiliki program bagaimana mem-blending sehingga kualitas emisi SOx masih terkendali. Kami memiliki peralatan Continuous Emission Monitoring System (CEMS) untuk memonitor seluruh emisi dari pembangkit, secara online terhubung dengan sistem Sistem Informasi Pemantauan Emisi Industri Kontinyu (SISPEK) milik KLHK secara real time. Oleh karena itu, kami memastikan proses produksi pembangkit milik PLN semua aman dan di bawah batas,” tuturnya.
Upaya penurunan polusi udara, khususnya di kawasan DKI Jakarta tidak hanya menjadi perhatian sektor energi. Namun, bidang transportasi sebagai penyumbang terbesar dalam tingginya pencemaran udara juga semestinya menjadi perhatian publik. Dalam kesempatan tersebut, Tulus mendorong pemerintah untuk memberikan subsidi ke bahan bakar yang lebih baik.
Melansir dari cnnindonesia.com hingga Agustus 2023, realisasi subsidi dan bahan bakar minyak (BBM) mencapai Rp 61,4 Triliun. Anggaran tersebut diberikan untuk 10.224 kiloliter BBM. Meski demikian, Tulus berharap subsidi tersebut diberikan ke bahan bakar baik untuk menghasilkan kualitas udara yang lebih baik.
“Kalau subsidi diberikan ke bahan bakar emisi tinggi, ya, salah kaprah. Kalau mengacu UU tentang energi, subsidi harus diberikan ke sektor energi bersih, bahkan ahkan energi terbarukan. Paling fair adalah transisi energi adalah berikan subsidi ke clean energy,” pungkasnya.
Senada dengan Tulus, Ketua Komite Penghapusan Bahan Bakar Bertimbal (KPBB) Ahmad Safrudin memaparkan pihaknya sudah cukup lama mengusulkan kepada pemerintah untuk menghapus bahan bakar bertimbal. Namun, sampai saat ini dari keempat bahan bakar timbal masih satu jenis yang dihapus oleh pemerintah, yakni premium 88.
“Bahan bakar yang tidak sesuai seharusnya tidak disediakan di pasar untuk menghindari misleading. Banyak masyarakat kendaraan middle up masih mengisi BBM yang tidak sesuai.”
Ahmad mengungkapkan harga pokok penjualan BBM terlalu mahal. Dalam temuannya, harga BBM di Malaysia senilai Rp 4.300 per liter dengan BBM standar Euro 4. Sementara itu, di Indonesia untuk pertalite kendaraan standar Euro 1 harga pokok sejumlah Rp 10 ribu dan menjadi Rp 12 ribu per liter setelah mendapat pajak sehingga disubsidi oleh pemerintah.
“Di sini ada manipulasi. Kami minta pemerintah, terutama presiden untuk perintah Kementerian ESDM untuk restrukturasi. Kalau tidak, kita hanya jadi tempat pembuangan BBM kotor. Semisal kendaraan kita sudah Euro 4, kalau diisi yang bukan Euro 4 sama saja bohong. Kalau dites lewat polisi akan ketahuan. Jangan sampai kita razia emisi, tapi bahan bakar kotor.”
Dorong Penggunaan Transportasi Publik
Meski telah adanya upaya dari pemerintah untuk melakukan penurunan pencemaran udara lewat razia uji emisi pada kendaraan bermotor. Namun, Tulus juga mendorong kesadaran seluruh pihak baik dari pemerintah maupun masyarakat untuk menggunakan transportasi publik.
“Rekomendasi yang bisa diberikan adalah mendorong perubahan pada sektor transportasi publik massal bagaimana diintegrasikan. Bukan hanya perbaikan pada infrastruktur, tetapi juga mengatur tarif,” ujar Tulus.
Kepala Seksi Manajemen Lalu Lintas Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Ferdinand Ginting mengungkapkan perhatian Dishub untuk mengatasi polusi udara dan mendorong penggunaan transportasi publik. “Tadi disebutkan bahwa Program Jaklingko saat ini sebagai transportasi publik terbaik di Indonesia. Sudah cukup lama program Jaklingko bergulir dan Trans Jakarta sudah 4417 kendaraan setiap harinya. Layanan itu terdiri dari layanan bis besar koridor busway, layanan bis sedang yang terintegrasi, dan layanan bis kecil atau angkot.”
Kendati demikian, Ferdinand mengungkapkan upaya penggunaan transportasi publik tidak hanya menjadi tanggung jawab DKI Jakarta. Namun, mesti menyadari bahwa pergerakan dari Jakarta juga berasal dari kawasan penyangga. Oleh karena itu, perlunya integrasi bukan hanya di dalam Jakarta, tetapi juga transportasi di daerah penyangga.
“Salah satu yang perlu diubah adalah mindset. Dulu kebijakan mengutamakan demand kendaraan pribadi, sekarang kita ubah pejalan kaki yang prioritas utamanya dan pesepeda, baru angkutan umum dan kendaraan ramah lingkungan. Terakhir baru kendaraan pribadi, tetapi lebih ke arah disinsentif bukan lagi subsidi,” ujar Ferdinand.
Tak hanya peran serta pemerintah dalam mengurangi polusi udara di Jakarta, pihak swasta juga dapat turut andil dalam isu ini. Perusahaan GoTo misalnya, memiliki strategi sebagai komitmen berkelanjutan untuk mencapai nol emisi, nol sampah, dan nol hambatan pada 2030 mendatang.
Public Policy and Government Relations Jr. Manager Raissa Imandari mengungkapkan program GoTo berupa transmisi kendaraan mitra ke kendaraan listrik di 2030. Hingga saat ini, terdapat 500 kendaraan listrik yang beroperasi dengan pesanan mencapai 9 juta KM. GoTo juga berkomitmen untuk menjadikan kendaraan listrik terjangkau dan memberikan edukasi kepada mitra serta pelanggan.
“Kami melakukan inovasi pada produk untuk memfasilitasi konsumen lewat produk Go-transit sehingga dorong penggunaan KRL sebagai penghubung dari atau ke stasiun. Dalam penemuan, dengan mendorong 40% pengguna Gojek untuk gunakan KRL sama saja mengurangi 5000 ton emisi gas buang,” kata Raissa.
Menyadari bahwa persoalan pencemaran udara merupakan tanggung jawab bersama sehingga berbagai pihak kepentingan yang terlibat dapat bahu-membahu memberikan sumbangsih untuk mengatasi permasalahan ini. Mengutip pesan Sigit dalam acara tersebut, “Kita harus optimis, tetapi menyadari kalau masalah lingkungan itu kayak lingkaran setan. Susah diselesaikan karena melibatkan banyak kepentingan sehingga perlu kerja sama dari berbagai pihak.”
Sumber Foto: Freepik.com