Menjelang Lebaran 2025, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak proposal permintaan THR dari berbagai instansi dan kelompok masyarakat. Fenomena ini terjadi setiap tahun, di mana banyak pihak mengajukan permohonan bantuan tunjangan hari raya.
Namun, Benyamin menegaskan bahwa bantuan THR bersifat sukarela dan tidak boleh ada unsur pemaksaan. Ia juga mengingatkan bahwa upaya memaksa pihak lain untuk memberikan THR dapat berujung pada sanksi hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Fenomena Proposal THR Jelang Lebaran
Setiap tahun, pengajuan proposal THR Lebaran menjadi hal umum di berbagai daerah, termasuk di Tangerang Selatan. Biasanya, permohonan ini datang dari berbagai pihak, seperti:
- Organisasi masyarakat
- Lembaga keagamaan
- Kelompok RT/RW
- Pihak swasta atau komunitas tertentu
Wali Kota Tangsel: THR Harus Sukarela, Tidak Boleh Memaksa
Menanggapi lonjakan proposal THR, Benyamin Davnie menegaskan bahwa:
- THR bukan kewajiban bagi pihak tertentu selain yang telah diatur dalam regulasi tenaga kerja.
- Setiap bentuk pemaksaan dalam pengajuan THR bisa dikenai sanksi hukum jika terbukti ada unsur tekanan atau paksaan.
- Masyarakat diimbau untuk lebih memahami regulasi THR agar tidak terjadi penyalahgunaan atau kesalahpahaman.
Sanksi Hukum bagi Pemaksaan THR
Menurut regulasi, pemaksaan dalam pengajuan proposal THR dapat dikategorikan sebagai pungutan liar dan dapat dikenai sanksi hukum. Wali Kota berharap masyarakat lebih berhati-hati dan mengikuti aturan yang berlaku.
Imbauan Pemerintah kepada Masyarakat
Sebagai langkah antisipasi, Wali Kota Tangsel meminta:
- Semua pihak menghindari praktik pemaksaan THR.
- Proposal yang diajukan harus dilakukan dengan cara yang etis.
- Tidak ada unsur intimidasi atau tekanan dalam pengajuan bantuan THR.
