Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, mengeluarkan instruksi tegas kepada kepala daerah dari PDIP untuk menunda keikutsertaan mereka dalam retreat (penundaan retreat) yang rencananya akan digelar di Magelang pada 21-28 Februari 2025. Keputusan ini diambil menyusul perkembangan terbaru dalam kasus hukum yang menimpa Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
Penahanan Hasto oleh KPK terkait dugaan suap Pergantian Antar Waktu (PAW) Harun Masiku dan perintangan penyidikan dianggap sebagai momen krusial bagi partai. Dalam situasi ini, Megawati mengambil kendali penuh atas arah kebijakan partai tanpa menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) Sekjen.
Alasan Penundaan Retreat PDIP
1. Kasus Hukum Hasto Kristiyanto
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, terkait dugaan keterlibatan dalam suap PAW Harun Masiku serta tindakan menghalangi penyidikan. Penahanan ini memicu dinamika politik internal yang mengharuskan partai fokus menghadapi situasi hukum tersebut.
2. Megawati Ambil Kendali Langsung
Alih-alih menunjuk Plt Sekjen, PDIP memutuskan untuk menyerahkan kendali penuh kepada Megawati Soekarnoputri. Keputusan ini menunjukkan bahwa partai ingin memastikan stabilitas internal di tengah tekanan politik yang meningkat.
3. Tudingan Bermuatan Politik
Tim hukum PDIP menilai bahwa langkah KPK menahan Hasto memiliki muatan politik dan berpotensi mengganggu stabilitas partai menjelang Kongres PDIP. Mereka menyebut penahanan ini sebagai upaya melemahkan posisi PDIP dalam perpolitikan nasional.
Dampak Instruksi Megawati
Dengan instruksi penundaan retreat ini, kader PDIP di daerah diharapkan untuk tetap solid dan fokus pada instruksi DPP. Situasi ini juga memperlihatkan bagaimana PDIP mengelola krisis politik secara internal menjelang agenda-agenda penting partai.